SEKILAS INFO
: - Minggu, 22-07-2018
  • 3 minggu yang lalu / Informasi penerimaan Mahasiswa Baru TA 2018/2019 silakan menghubungi Telp. 0821-9408-0221
Pada Akhirnya, Menjadi Pemimpin Untuk Semua

Ambrosius Loho, M. Fil. (Dosen UTSU Manado/Pegiat Filsafat)

Kontestasi politik telah berakhir, dengan pemilihan kepala daerah. Dan fakta ini, menyatakan bahwa sekian banyak tenaga dan pikiran telah (atau sudah) tercurah di sana. Lalu sekarang apa yang paling kita butuhkan ketika semua telah ‘berakhir’. Ya, pada akhirnya kita kembali memikirkan kelanjutan hidup kita, ketika sudah ada yang terpilih. (Walaupun belum ada pengumuman resmi dari para pengambil keputusan dalam kontestasi yang dimaksud). Pemilihan kepala daerah telah selesai. Pemilihan, yang merupakan pesta demokrasi itu, juga harus dipandang sebagai sebuah varian hidup bernegara, karena pemilihan ini dapat dikatakan menjadi rutinitas setiap 5 tahun. Kendati demikian, apapun itu, pemilihan yang dimaksud kali ini telah ‘usai’.
Sejak awal tahun 2018, kita memang disuguhkan oleh situasi ‘kampanye’. Masing-masing partai telah mengajukan siapa calon pemimpin yang bagi mereka adalah yang terbaik. Calon pemimpin, yang menurut ukuran mereka, bisa menjadi pemimpin yang ideal. Perang visi dan misi pun pasti tak terhindarkan. Maka dari itu, realitas yang muncul adalah perbedaan calon pemimpin. Hal ini lumrah dalam sebuah kontestasi politik. Jika ada kubu yang bersebarangan, pasti calon pemimpinnya berbeda. Hal ini juga adalah sebuah realitas yang cukup menarik perhatian, tenaga, pikiran dan bahkan bisa saja menguras materi yang tidak sedikit. Namun semuanya itu, pada akhirnya tersimpul pada: Terpilihnya satu orang pemimpin (bersama wakilnya) saja, dan pemimpin yang terpilih itu adalah satu pemimpin untuk semua. Satu untuk semua.
Pemimpin yang lahir dan hanya satu itu, pada akhirnya harus menjadi pelayan public, pelayan untuk semua, dan untuk yang berbeda sekalipun. Menjadi pelayan publik pada hakekatnya penting bagi setiap pemimpin. Pelayanan bagi publik dari seseorang yang terpilih, menurut hemat penulis, serta merta harus melandasi tindakannya pada sikap etis. Peran dari pemimpin yang bertindak berdasarkan tindakan etis, juga harus menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang memerintah sekaligus memiliki kemampuan ‘meluruskan’, sebagaimana diuraikan oleh Konfusius dalam pemikiran politiknya. Jadi, seorang pemimpin yang berperan memerintah, juga berarti meluruskan jalan kelompok yang dipimpinnya.
Dengan ini dimaksudkan bahwa fungsi pemerintahan, bagi Konfusius adalah untuk menumbuhkembangkan moral warganya. Tatanan politik yang baik, baginya, harus bertopang pada suatu landasan etis. Tatanan politik bertolak pada fondasi etis perilaku, baik oleh pemimpin maupun warganya. (Suryajaya 2016: 300). Pendek kata, seorang pemimpin (yang terpilih), pada akhirnya menjadi milik semua dan harus ‘meluruskan’ semua. Dalam arti tertentu juga, meluruskan semua yang berbeda, menyatukan semua yang bisa saja berbeda pemikiran, dan membangun persaudaraan untuk berjalan bersama. Tidak ada lagi yang berbeda, karena hanya satu yang bisa menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok.
Di sisi lain, seorang pemimpin juga harus menjadi pemimpin yang memiliki visi dan misi, serta upaya untuk membangun persatuan bangsa, guna menciptakan keadilan sosial melalui proses yang telah dijalani yakni proses demokratis (dalam Pilkada). Hal ini berarti bahwa, seorang pemimpin memperjuangkan keadilan tanpa pamrih, mengembangkan wawasan kebangsaan yang konsisten, serta mengupayakan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan. (Lilijawa 2007: 31). Hal ini menjadi gagasan pokok seorang pemimpin untuk bisa membangun sebuah kelompok (baca: Propinsi, kabupaten kota).
Dalam kerangka menegaskan hal yang dimaksud di atas, dalam kajiannya pada Kearifan Budaya dalam Kata (2015), Rahyono seorang Pakar Linguistik dan Budaya Universitas Indonesia, menguraikan bahwa dalam perspektif budaya, yang lahir dari kontestasi politik (seharusnya) adalah pemimpin yang memiliki sifat kepemimpinan yang berbudaya. Kearifan dalam budaya mengajarkan bahwa siapa pun yang memimpin (terpilih) haruslah menjadi pemimpin yang arif, yang memperlakukan orang lain sebagai pribadi yang perlu dihormati. (Rahyono 2015: 215).
Rahyono menegaskan pula bahwa kebudayaan mengajarkan bahwa kepemimpinan yang arif adalah pemimpin yang memiliki kesadaran bahwa dia harus lebur menyatu dengan warganya. Seluruh warga harus dipandang sebagai insan-insan yang bermartabat dan setara dengan siapa pun. (Ibid hlm. 216). Dalam hal ini, pemimpin bukan saja memperhatikan para pendukungnya pada saat pilkada, tetapi dalam cahaya kearifan, dia harus melebur dan menyatukan semua unsur yang berbeda pada saat sebelumnya. Ini memang menjadi harapan semua pihak (?).
Pada saat yang sama, kita juga harus menempatkan sisi moral dalam diri setiap model kepemimpinan yang ideal. Kepemimpinan yang ideal diartikan kepemimpinan yang lekat erat dengan sikap yang penuh keadilan, arif/bijaksana, mampu ‘meluruskan’ serta mempunyai visi dan misi untuk mempersatukan. Demikian juga, hal tersebut perlu dibarengi dengan sikap politik kepedulian sosial yang mampu mengusahakan tata hidup bersama dengan cara menanamkan kerukunan dan persaudaraan, memupuk kesetiakawanan dan menumpas sikap egoisme, individualisme, maupun kolektivisme yang mencekik. Cita rasa politik kepedulian sosial adalah keberpihakan pada kebenaran dan keadilan. Cita rasa ini mesti menjadi nutrisi bagi setiap tindakan politik sang pemimpin, demikian kata Romo Mangun.
Akhirnya dapat kita simpulkan bahwa adanya kontestasi politik seperti Pilkada yang teranyar, kita pada akhirnya harus kembali pada: Terpilihnya seorang pemimpin saja, yang akan memimpin sekelompok orang, yang bukan hanya pendukungnya, tetapi juga yang mungkin saja pada saat pilkada, tidak mendukungnya. Seorang pemimpin yang hanya satu saja itu, haruslah pemimpin yang berkarakter, ‘mampu meluruskan’, arif, bijaksana, berwawasan kebangsaan, memiliki visi dan misi keadilan sosial, mengupayakan kesejahteraan yang berkesinambungan, serta yang memiliki sikap politik kepedulian sosial.
Dengan ini maka apapun latar belakang dan pilihan kita, kita tetap satu dalam kebhinekaan. Kita mengerti bahwa kita memang berbeda satu sama lain, tapi dibalik perbedaan yang senyata-nyatanya ada itu, kita tetap satu. Semoga.*** (Tribun Manado 29 Juni 2018)